Suaratebo,net. Tebo - Bertempat di di gedung Aula kantor DPRD Tebo, pada kamis (21/03/2010) sekira pukul 10:00 wib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo mengelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kinerja bupati Tebo tahun 2018. Yang digelar pada hari Kamis (21/03/2019) di gedung Aula kantor DPRD Tebo.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Tebo, Syahlan Arfan, Ketua DPRD, Agus Rubiyanto, Wakil ketua DPRD Wartono Triankusumo dan Syamsul Rizal, Kapolres Tebo, Kajari, Kasdim 0416 Bute, Kalapas, Kepala PN, Kepala PA, Staf ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan OPD, Ketua KPU, Bawaslu, para Camat, Toko Agama dan Toko masyarakat.
Rapat Paripurna tersebut langsung di buka oleh ketua DPRD Tebo Agus Rubyanto. Dirinya mengatakan bahwa LKPJ ini wajib dilaporkan oleh Kepala daerah (Bupati,red) ke DPRD atas kinerja Bupati pada tahun 2018 lalu.
"Sesuai dengan aturan, Bupati wajib menyampaikan LKPJ kinerja Bupati ke DPRD untuk mengetahui indikator visi misi Pemda Tebo dalam rangka menuju Tebo tuntas 2022," kata Ketua DPRD Tebo Agus Rubyanto.
Sementara, Wakil Bupati Tebo Syahlan Arfan dalam penyampaian LKPJ kinerja Bupati Tebo mengatakan bahwa untuk mewujudkan visi Tebo tuntas 2022 diupayakan kedalam 5 misi pembangunan yaitu pertama meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum, kedua meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan tatanan kehidupan beragama dan Budaya, ketiga mewujudkan Good Governance, keempat mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan yang kelima mendorong terciptanya ketenteraman ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
"Untuk mewujudkan hal itu ditentukan oleh potensi daerah, kapasitas keuangan daerah, birokrasi, pertumbuhan investasi swasta, kapasitas masyarakat, keamanan dan ketertiban yang kondusif serta pendayagunaan teknologi," kata Syahlan.
Syahlan juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan menurut data dari BPS pada tahun 2015 solam mencapai 23,57% ribu jiwa atau 7,12% merupakan jumlah dan tingkat kemiskinan terbesar yang dialami Tebo. Namun, berkat membaiknya tingkat beli masyarakat kondisi tersebut membaik sejak dua tahun terakhir yaitu tahun 2017 6,79% sedangkan 2018 menjadi 6,58%.
"Keberhasilan ini kita capai berkat kerjasama yang baik antara pemda dan OPD yang selalu berkoordinasi untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tebo," pungkas Wabub. (ST,end)
