Menurutnya, sebagai pelaksana administrasi negara, maka pertanggungjawaban sesuai adminitrasi harus dilakukan para kepala desa setelah menyelesaikan semua kegiatan dalam penggunaan dana desa.
" Kuncinya pada diri kita sendiri. Bila administrasinya benar maka hampir dipastikan tidak akan ada penyalahgunaan dalam penggunaan dana desa," katanya.
" Kami melihat ada orgensi. Maka saya kumpulkan bekerja dan membuka diri untuk berinteraksi. Terpenting, tolong kades mencatat, jangan memberikan peluang kepada oknum siapapun yang menginterfeksi kades dan melakukan pemerasan," ujarnya.
" Saya sebagai pimpinan dan jajaran kami adalah pelayanan para kades, Mari kita buat komitmen. Tapi, kalau ada yang mencoba, jangan salahkan semua lembaga penegak hukum pemerintah," tegasnya.
Sementara kepala PMD melalui Sekretaris Malik mengakui sebuah keuntungan bagi Kades bisa berkoordinasi langsung dengan kepala kejaksaan dalam mengunakan anggaran desa. Malik mengakui kejadian ada Kades yang tersentuh hukum dijadikan pengelaman untuk semua.
Untuk menghindari itu semua, bila terjadi persoalan didesa. kades diminta koordinasi langsung dengan penegak hukum dan jangan mendiamkan diri, Berharap persoalan tidak mencuat ke publik dan akhirnya membuat tidak nyaman.
"Semua mata menuju ke kita. Kalau begitu terjadi kelahan langsung koordinasi dan jangan berdiam diri," pinta Malik.
Kemudian, pihak inspektorat melalui inspektur pembantu khusus Eni Hanifah, juga mengakui kegiatan yang digelar oleh kejaksaan sebuah kehormatan bagi kades. Dalam sambutan, karena keterbatasan SDM diakuinya banyak kades belum menguasai topoksi tugas sebagai kepala desa. Sehingga terjadi dilapangan kurang nya keterbukaan informasi publik persoalan keuangan keuangan di desa.
Selama kegiatan berlangsung, semua yang hadir tetap mengikuti protokol kesehatan. Tidak hanya itu, semua kades yang hadir juga menandatangani fakta integritas untuk tidak melakukan tindakan korupsi dana desa.(Ns-ST)
