dari masyarakat hukum adat dan warga Suku Anak Dalam (SAD) dilokasi tersebut.
"Kalau kami itu tahan betetakan leher (potong leher), kalau tempat kami dijadikan tambang batubara. Walaupun nanti diganti rugi 400 juta per hektare, tetap kami tolak," tegas Temenggung Apung.
Rupanya kabar ini, diakui Bupati Tebo H.Sukandar sudah sampai kepadanya. Sebagai bupati sangat menyesalkan adanya kegiatan perusahaan batu bara diarea tersebut. Dalih Sukandar, PT BEP masuk tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hanya saat ada masalah baru meminta bantuan.
" Saat ada polemik dengan SAD seperti ini baru meminta penyelesaian kepemerintah daerah," ujar Sukandar dengan nada kesal.
Menurut Sukandar, polemik kegiatan penambangan batubara dengan SAD
Desa Muara Kilis, setelah mendapat surat dari Kapolres Tebo.
" Seharusnya, sebelum melakukan kegiatan, pemilik Konsesi Pertambangan (KP) paling tidak permisi dengan Pemerintah Daerah. Saya dapat surat dari kapolres. Saya sudah perintahkan wabup untuk memanggil semua pihak untuk membuat grup diskusi," papar Sukandar.
Lagi- lagi Sukandar mengutarakan kekesalannya. Memang izin tambang dikeluarkan Pemerintah Provinsi. Semua tergantung masyarakat setempat. Kalau sudah seperti ini.
"Karena lokasinya di Tebo, saya minta pemilik KP jangan asal masuk. Karena belum ada koordinasi dengan pemda. Mereka masuk harusnya lapor," tegasnya.
Terpisah, Sikap dan pernyataan Bupati Sukandar ini dibantah keras oleh pihak PT BEP, juga meminta Pemda Tebo untuk melakukan klarifikasi tudingan tersebut. Bantahan sikap tegas ini disampaikan Humas PT BEP Iwan Suhendra. Rabu (31/3/2021).
Dijelaskan oleh Iwan, tudingan bupati kepada pihaknya tidak pernah melaporkan kegiatan mapping dan eksplorasi di Desa Muara Kilis, Kabupaten Tebo. Sama sekali tidak benar.
" Perusahaan kita sudah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH) yang dikeluarkan oleh Pusat tanggal 11 Januari 202. Proses tentu dari tingkat bawah. Tidak mungkin saudara bupati tidak tahu. Bagaimana sistem koordinasi dengan bawahan nya," ujarnya.
Kemudian dikatakan Iwan, awalnya area lahan tersebut seluas 3.587 HA, kemudian setelah ditinjau ulang, dikawasan ini ada WWF, kawasan Harimau, lintasan gajah, sungai dan termasuk pemungkiman SAD. Akhirnya berkurang menjadi 1.833 HA.
Lalu, diakui Iwan pihaknya sebelum melakukan aktifitas juga sudah mendapat persetujuan dari Kepala Desa (Kades) Muara Kilis, datang kerumah dan meminta izin untuk melakukan sosialisasi serta menunjukkan secara legal keberadaan perusahaan. Tidak sebatas itu, kepada kepala dusun (Kadus) dan RT pun juga didatangi.
" Alhamdulillah selama kita ada kegiatan tidak ada penolakan. Bahkan masyarakat senang, karena akses jalan mereka bagus. Itu pernyataan masyarakat langsung bg," ungkap Iwan.
Sebelum keluar IPPKH, terlebih dahulu harus sudah dikeluarkan izin UKL-UPL dari Dinas LH Tebo. Jadi pada prinsipnya, kata Iwan, PT BEP telah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan eksplorasi di Desa Muara Kilis.
" Dokumen-dokumen kita, semua kita sampaikan kepada masyarakat. Tidak tidak mau menutupi informasi.toh masyarakat membutuhkan itu. Soal keterbukaan informasi ini, kita juga sempat mis komunikasi dengan pihak LH," fungkasnya.
Tak berselang lama, giliran Kades desa Muara Kilis Sopwatarrahman angkat bicara, mengakui menyesali pernyataan pihak perusaan PT BEP dan minta melakukan klarifikasi pernyataan bahwa dirinya sudah memberikan izin.
Kades mengakui kala itu, pihak PT BEP pernah berkunjung ke rumahnya dengan membawa sejumlah dokumen.
Namun, sempat mengalami perdebatan dengan dirinya terkait sejumlah catatan hasil rapat pembahasan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Jambi.
"Jadi waktu itu saya cuma bilang kalo mau masuk juga kordinasi samo masyarakat di dalam di bawah naungan kadus. Saya bilang juga soal izin itu bukan hak atau wewenang saya sebagai Kades," ujar kades saat didatangi PT BEP saat itu.
Kades menegaskan pemerintah desa tetap menolak keberadaaan tambang batubara, apalagi dipermungkiman warga SAD dan tidak pernah memberikan izin, karena bukan kewenangan kades.
Bila semua pemangku kebijakan saling tuding menuding. Lalu siapa yang melemparkan bola panas terkait permasalahan ini. Diketuai, berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) serta Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Bangun Energi Perkasa, seluas 3.587 HA berada di wilayah Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah dan Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir.
Anehnya, pada Rapat Teknis Dokumen Andal RKL RPL yang dilaksanakan November 2020 di Jambi, tidak mengundang Kepala Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. Meski begitu, Komisi Penilaian Amdal (KPA) dan seluruh peserta rapat yang hadir dapat menerima dokumen rencana kegiatan pertambangan batubara PT. BEP dengan penuh catatan.
Yang lebih anehnya lagi, Desember 2020, Bupati Tebo menerbitkan Keputusan Nomor : 652 Tahun 2020 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara PT BEP. Pada keputusan ini, kegiatan rencana pertambangan berada di wilayah Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah dan Desa Muara Kilis Kacamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. (NS-ST)
